Penerapan Jatidiri Koperasi di Indonesia

Meski telah disepakati selama hampir 15 tahun sejak disahkannya pada tahun 1995, Jatidiri Koperasi ICA belum dipahami secara luas. Apalagi diterapkan dalam praktek kehidupan perkoperasian di Indonesia. Demikian pula dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan koperasi oleh pemerintah, Jatidiri Koperasi juga masih sangat terbatas digunakan sebagai dasar/pedoman kebijakannya.

Sosialisasi Jatidiri Koperasi ICA sebenarnya pernah dilakukan secara intensif (2001-2003) oleh LSP21 (Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia) di berbagai kota di Indonesia, tetapi karena lembaga ini semata berfungsi sebagai “think tank”, yang tidak
mempunyai otoritas untuk menjadikan ketentuan tersebut sebagai pedoman yang harus dilaksanakan, maka tindak lanjut pelaksanaannyapun masih terbatas.

Berdasarkan data Juni 2007 yang bersumber dari Kementerian Negara Koperasi & UKM, perkembangan kinerja Koperasi menunjukan adanya peningkatan jumlah koperasi, permodalan, volume usaha dan SHU dari tahun ke tahun. Sayangnya dari data tersebut belum tergambarkan tentang pelaksanaan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya, seperti: partisipasi anggota dalam rapat anggota, pemupukan modal, maupun dalam penggunaan jasa koperasi; kegiatan ekonomi, proses
demokrasinya dan sebagainya.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap den valid tentang perkembangan koperasi, sebaiknya dilakukan melalui audit, bukan saja audit keuangan, tetapi juga audit yang lebih lengkap mencakup pelaksanaan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya oleh lembaga independen.

Dilihat dari “Koridor Jatidiri Koperasi’” seperti diuraikan sebelumnya, masih cukup banyak terlihat koperasi-koperasi (terutama koperasi simpan pinjam) yang melayani bukan anggota (yang disebut sebagai “calon anggota”) yang jumlahnya jauh lebih besar dari anggotanya sendiri, tanpa meningkatkan status calon anggota tersebut sebagai anggota penuh.

Sementara antar tingkat organisasi koperasi (primer-sekunder-tertier/nasional) banyak yang tidak melaksanakan prinsip subsidiaritas, bahkan banyak terjadi duplikasi pelayanan oleh tingkat-tingkat organisasi tersebut. Kenyataan-kenyataan ini (yang jumlah dan tingkat
penyimpangannya perlu diteliti lebih mendalam) tentu perlu segera diluruskan, dalam upaya untuk mengembangkan koperasi secara sehat dan benar sesuai dengan jatidiri koperasi. (dikutip dari tulisan Djabaruddin Djohan)

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s